heigth 250>
Bekasi | Nusantara Expos.Id — Senin, 28 April 2026 Demi memperkuat jaring perlindungan sosial dan memutus rantai kemiskinan, Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Wakil Bupati M. Ihpan melakukan safari kerja ke Kementerian Sosial RI di Bekasi, 27–28 April 2026. Didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Vanvoni Gorbi, keduanya membawa misi besar: memperjuangkan realisasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan pembangunan Sekolah Rakyat di Bumi Mekar Tuah Basamo.
Hari Pertama: Konsolidasi ATENSI di STPL Bekasi Agendanya dimulai Minggu, 27 April 2026, dengan kunjungan ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah kerja STPL, UPT Kemensos RI yang menjadi pusat rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi keluarga rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, serta anak yang berhadapan dengan hukum.
Rombongan Pemkab Pasbar diterima Kepala Bagian Tata Usaha STPL Bekasi, Jaswardi. Fokus pertemuan adalah akselerasi bantuan ATENSI untuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas di Pasaman Barat.
ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, dan residensial yang dirancang meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan secara berkelanjutan.
Tahun 2026, Pasaman Barat menargetkan asesmen terhadap 269 keluarga calon penerima ATENSI. Sasaran prioritas adalah keluarga rentan, penyandang disabilitas, dan lansia terlantar yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan desil 2.
Bupati Yulianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses asesmen melalui Dinas Sosial. “Kita kejar realisasi ATENSI di triwulan III tahun 2026. Ini bukan sekadar bantuan, tapi investasi kemanusiaan untuk keluarga yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan Pemkab Pasbar akan memaksimalkan seluruh layanan STPL untuk menekan masalah sosial, mengangkat ekonomi keluarga penerima manfaat, dan menurunkan angka kemiskinan.
Hari Kedua: Amankan Komitmen Mensos untuk Sekolah Rakyat Puncak safari kerja berlangsung Senin, 28 April 2026, melalui audiensi langsung dengan Menteri Sosial RI. Pertemuan strategis ini turut dihadiri tiga daerah lain: Kabupaten Sumenep, Klaten, dan Lombok Timur.
Di hadapan Mensos, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat secara tegas mengusulkan agar Pasaman Barat diprioritaskan dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Program pendidikan berasrama untuk anak dari keluarga miskin ekstrem ini dinilai krusial untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi.
Gayung bersambut. Menteri Sosial menyatakan Pasaman Barat diprioritaskan masuk Tahap III pembangunan Sekolah Rakyat Tahun 2026/2027. Keputusan itu diambil atas dasar keseriusan dan kesiapan Pemkab Pasbar dalam memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif.
“Ini amanah besar. Sekolah Rakyat adalah jalan memuliakan anak-anak kita dari keluarga prasejahtera. Pemkab Pasbar siap all-out memenuhi semua syarat yang diminta Kemensos,” tandas Yulianto.
(Eprizal)
