PADANG, http://NusantaraExpos.com — Kelangkaan solar bersubsidi di Sumatera Barat sudah sampai tahap “mencekik”.
Tak mau bertele-tele, Gubernur Mahyeldi Ansharullah memilih turun langsung ke Jakarta. Pada Kamis (3/9/2026), ia mendatangi Wisma Danantara untuk bertemu Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria.
Langkah ini diambil setelah surat-menyurat ke BPH Migas berulang kali tak kunjung mendapat solusi.
Sejak Juni Antrean Sudah Panjang
Sejak pertengahan 2026, pemandangan antrean kendaraan di SPBU Sumbar kembali jadi rutinitas.
Sopir truk, angkutan barang, hingga petani harus mengantre berjam-jam. Akibatnya distribusi barang terhambat dan harga-harga mulai bergerak naik.
Yang memprihatinkan, krisis tahun ini datang lebih awal. Biasanya solar langka menjelang akhir tahun. Kini sudah terasa sejak Juni 2026.
Akar masalahnya ada di kuota. Untuk 2026, kuota solar subsidi Sumbar hanya 558.488 kiloliter atau turun 1,65% dari tahun lalu.
Sementara realisasinya, hingga awal Juni sudah jebol 19% dari kuota. Tambahan 5% dari BPH Migas pun tak cukup.
“Sumbar ini daerah wisata dan jalur lintas. BBM yang dipakai bukan hanya kendaraan orang Sumbar, tapi juga dari luar provinsi. Itu harus dihitung,” kata Mahyeldi.
Faktanya, alokasi yang diterima Sumbar selama ini masih di bawah 80% dari usulan Pemprov.
Penyelewengan Bikin Parah
Selain kuota, Pemprov juga menyoroti kebocoran. Solar subsidi ditemukan diselewengkan untuk tambang ilegal.
Pertamina sudah menindak tegas. 16 SPBU kena surat pembinaan. Ratusan QR Code yang anomali sudah diblokir.
Di Agam, 2 Juni 2026, petugas berhasil mengamankan 400 liter solar subsidi yang diduga akan dijual ilegal.
Danantara: Akan Panggil Dirut Pertamina
Dony Oskaria menerima laporan Mahyeldi dan berjanji segera memanggil Dirut PT Pertamina Patra Niaga.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan Jumat (4/9/2026) antara Pertamina Patra Niaga dengan Pemprov Sumbar.
Pemprov juga meminta satu hal penting: akses data distribusi BBM dari Pertamina. Selama ini Pemda tidak bisa memantau langsung ke mana solar subsidi mengalir.
“Intinya satu. Masyarakat Sumbar butuh solar tersedia, antrean berkurang, dan subsidi tepat sasaran,” tegas Mahyeldi.
Kini publik Sumbar menunggu tindak lanjut nyata dari pusat dan Pertamina.
( Efrizal )

heigth 250>











