heigth 250>
JAKARTA,Nusantara Expos.Com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melayangkan kritik paling keras sejauh ini terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, secara terbuka meminta pemerintah menghentikan total pelaksanaan program tersebut.
Mantan Ketua Komisi Yudisial itu menilai MBG tidak lagi relevan untuk dilanjutkan karena dampak buruknya sudah nyata dan kasat mata di lapangan.
“Mudharatnya akibatnya sudah terang-terangan lebih banyak. Ini bukan lagi soal asumsi, tapi fakta yang kita lihat langsung,” tegas Busyro saat dihubungi Kompascom, Selasa (16/6/2026).
3 Masalah Fundamental MBG Versi Muhammadiyah
Busyro membeberkan setidaknya tiga persoalan mendasar yang membuat MBG layak dihentikan sementara:
1. Krisis Transparansi
Proses perencanaan MBG dinilai tidak partisipatif dan tertutup. Publik tidak pernah tahu secara detail skema anggaran, mekanisme pengadaan, hingga penunjukan vendor di daerah. “Indikasi tidak transparan itu terlihat dari awal. Perencanaan tidak dilakukan secara terbuka,” kata Busyro.
2. Perbaikan Kosmetik
Berbagai klaim perbaikan dari pemerintah dinilai hanya menyentuh permukaan. Busyro menyebut persoalan utama mulai dari salah sasaran, kualitas gizi yang dipertanyakan, hingga potensi kebocoran anggaran belum terselesaikan. “Apa pun juga pandangan dan jaminan pemerintah itu biarkan saja. Faktanya di bawah masalahnya masih sama,”sindirnya.
3. Rawan Jadi Bancakan
Dengan anggaran triliunan rupiah, MBG dinilai rawan jadi ladang korupsi baru. Muhammadiyah khawatir dana jumbo tersebut justru tidak tepat sasaran dan dinikmati oknum, bukan anak sekolah yang membutuhkan.
Desak MK Ambil Langkah Konstitusional
PP Muhammadiyah kini menaruh harapan besar pada Mahkamah Konstitusi. Saat ini sedang berjalan uji materi program MBG dalam UU APBN 2026.
Busyro secara eksplisit meminta MK tidak ragu menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelamatkan uang negara dan hak anak Indonesia.
“Setop MBG sementara dulu, kemudian evaluasi total. MK bisa memberikan pertimbangan moral konstitusional. Ini momentum untuk meluruskan kebijakan yang keliru,” desaknya.
Ia menambahkan, penghentian sementara bukan berarti anti-program gizi. Namun, pemerintah harus berani berhenti sejenak, audit total, dan mendesain ulang program agar benar-benar tepat guna.
Tekanan Publik Makin Kuat: Mahasiswa Turun ke Jalan
Gelombang penolakan MBG tidak hanya datang dari meja ormas. Kalangan mahasiswa juga mulai bersuara lantang lewat aksi jalanan.
Tercatat dua aksi besar digelar di Jakarta: Jumat (12/6/2026) dan Senin (15/6/2026). Ribuan mahasiswa menuntut hal senada: Setop MBG, Audit, Benahi Tata Kelola.
“Jangan sampai program populis ini jadi bom waktu APBN. Kami minta transparansi penuh!” teriak salah satu orator aksi.
MBG dalam Pusaran Kontroversi
Program Makan Bergizi Gratis merupakan janji politik dan program prioritas pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM. Anggaran MBG dalam APBN 2026 mencapai ratusan triliun rupiah.
Namun sejak hari pertama, program ini dibayangi kontroversi: mulai dari menu yang tidak sesuai standar gizi, vendor yang ditunjuk tanpa lelang terbuka, laporan makanan basi, hingga dugaan mark-up harga bahan pangan.
Sejumlah lembaga seperti ICW dan FITRA sebelumnya juga sudah memperingatkan potensi korupsi dalam program MBG karena lemahnya pengawasan.
Sikap Muhammadiyah: Kritis Tapi Konstruktif
Busyro menegaskan, sikap Muhammadiyah bukan menolak perbaikan gizi anak bangsa. Namun, cara pemerintah menjalankan MBG dinilai ugal-ugalan dan minim akuntabilitas.
“Muhammadiyah mendukung anak Indonesia sehat dan cerdas. Tapi caranya jangan seperti ini. Kalau mudharatnya lebih besar, wajib dihentikan dulu. Itu kaidah fikihnya,” tutup Busyro.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana dan Kementerian terkait belum memberikan tanggapan resmi atas desakan PP Muhammadiyah tersebut.
( Amin.s.sos. )
