PERKADA DISAHKAN! Pemprov Sumsel Gerak Cepat — Dana Bantuan Presiden Rp30 Miliar Langsung Siaga Tangani Karhutla

PALEMBANG — Nusantara Expos.Com

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tak mau menunggu lama. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemprov Sumsel memutuskan mempercepat pencairan dan penggunaan Dana Bantuan Presiden senilai Rp30 Miliar — lewat jalur Peraturan Kepala Daerah (Perkada), bukan menunggu selesainya perubahan APBD yang memakan waktu.

Kepala BPKAD Provinsi Sumsel, H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA, menjelaskan langkah ini diambil agar anggaran tak terkatung-katung saat kondisi darurat menuntut respons cepat.

“Awalnya kami menunggu petunjuk teknis dari pusat. Juklak-juknis keluar 9 September 2026. Karena sedang tahap perubahan APBD, kalau menunggu sampai selesai, waktunya lama. Maka Gubernur lewat BPKAD memutuskan pakai Perkada — supaya dana langsung bisa dipakai.”

Perkada telah disahkan 14 September 2026. Dana pun langsung disalurkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait:

– BPBD — menerima porsi terbesar, hampir 80% dari total anggaran

– Dinas Kehutanan

– Satpol PP

– Dinas Perkebunan

– Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP)

Pengadaan Langsung — Demi Cegah Api Makin Meluas

Karhutla dinilai sebagai kondisi siaga dan tanggap darurat, sehingga pengadaan kebutuhan lapangan dilakukan lewat penunjukan langsung, bukan lelang biasa.

“Kalau lelang, waktunya lama. Kami khawatir saat proses berjalan, kebakaran justru makin meluas. Tapi tetap — cepat tidak berarti sembarangan. Semua tetap akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.” — tegas Yossi.

Bukan Hanya Peralatan — Operasional & Insentif Personel Juga Diatur

Dana Rp30 Miliar ini bisa digunakan untuk:

– Pengadaan peralatan penanggulangan kebakaran

– Biaya operasional di lapangan

– Insentif personel Satgas Karhutla

Satgas melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Lanud, dan instansi terkait — banyak personel yang turun ke lapangan, sehingga dukungan ini sangat dibutuhkan.

Tetap Diaudit — Rapat Pengawasan Bahkan di Akhir Pekan

Meski dipercepat, pengawasan tidak kendur. BPKAD menggelar rapat koordinasi termasuk hari Sabtu dan Minggu untuk memastikan anggaran dipakai sesuai peruntukan. Nantinya penggunaan dana akan diperiksa oleh BPK, BPKP, serta aparat penegak hukum.

“Cepat — ya, tapi tetap benar. Dana ini pasti diaudit. RKA dan DPA sudah siap, pelaksanaan sekarang berjalan di OPD masing-masing. Kami terus melakukan cek dan pengawasan.” — pungkas Yossi.

Pemprov Sumsel menargetkan seluruh anggaran dapat terealisasi dalam waktu sekitar satu bulan ke depan agar penanganan karhutla berjalan maksimal.

Pelapor: DONY S.H
Wartawan Nasional
Media: Nusantara Expos.Com