heigth 250>
“VIRAL ” PROYEK DRAINASE APBD 2026 PALEMBANG: TANPA PAPAN INFORMASI, APD, KOTAK P3K — KUALITAS DIPERTANYAKAN, VOLUME DIDUGA DIKURANGI
PALEMBANG — Nusantara Expos.Com
Pantauan tim investigasi di lokasi proyek drainase di Jalan Darma Bakti, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Jumat (25/9/2026), menemukan sejumlah kelalaian dan dugaan pelanggaran serius dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, dikelola oleh Dinas PU PSDA Kota Palembang.
TANPA PAPAN INFORMASI, APD, DAN KOTAK P3K — STANDAR KESELAMATAN DIABAIKAN
Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan:
– Tidak ada papan informasi publik yang menampilkan data proyek, anggaran, pelaksana, maupun jadwal pekerjaan
– Pekerja tidak mengenakan APD yang layak
– Tidak tersedia kotak P3K sebagai fasilitas pertolongan pertama
Hal ini menunjukkan pengelolaan tidak memenuhi syarat administrasi maupun keselamatan kerja yang wajib dipatuhi dalam setiap proyek pembangunan.
SUDAH KENA DENDA, TETAP DIKERJAKAN ASAL-ASALAN
Pekerjaan ini diketahui sudah dikenakan sanksi penalti, namun di lapangan kualitas justru jauh dari standar:
– Banyak bagian bangunan retak dan patah
– Ketebalan pelat dekker diduga dikurangi dari ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)
– Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi yang disepakati
– Dikerjakan secara asal jadi di bawah pengawasan kepala tukang bernama Yanto
DUGAAN: MENGURANGI MUTU DEMI KEUNTUNGAN
Polanya sangat jelas: mengurangi volume dan menurunkan kualitas material demi memangkas biaya, bukan demi kepentingan publik. Kualitas yang buruk berisiko cepat rusak, dan pada akhirnya rakyat yang menanggung kerugian.
“Dikerjakan asal jadi saja demi meraup keuntungan besar, tidak memikirkan mutu maupun kualitas.” — pantauan tim di lapangan.
TUNTUTAN MASYARAKAT & PANGGILAN PIHAK BERWENANG:
1. Segera turun ke lokasi tim pengawas independen dan inspektorat untuk memeriksa kesesuaian hasil dengan RAB;
2. Verifikasi ulang volume & ketebalan pelat dekker — apakah sesuai hitungan atau dikurangi;
3. Tindak lanjuti pelanggaran — tidak adanya papan informasi, APD, dan kotak P3K merupakan pelanggaran prosedur yang harus dipertanggungjawabkan;
4. Periksa pihak yang bertanggung jawab — dari pelaksana hingga pengawas proyek;
5. Perbaiki atau bongkar ulang bagian yang tidak memenuhi standar, tanpa biaya tambahan.
Uang rakyat tidak boleh dihabiskan untuk bangunan yang cepat rusak. Jangan biarkan proyek resmi berjalan tanpa pengawasan, dan jangan biarkan kualitas dikorbankan demi keuntungan pribadi.
Reforter : Team Investigasi Media
Wartawan Nasional
Media Nusantara Expos.Com
