heigth 250>
Pasaman Barat | Nusantara Expos.Id — Minggu, 10 Mei 2026Publik Pasaman Barat digemparkan surat terbuka Advokat Martondi Lubis, S.H., http://M.Kn. yang menyorot keras wacana pembukaan jalan baru Pasaman Barat – Mandailing Natal. Surat yang ditujukan langsung ke Bupati dan Wakil Bupati Pasbar itu meledak di media sosial, Minggu (10/5/2026).
Martondi secara terbuka mempertanyakan urgensi jalan baru. Sebab, jalur penghubung ke Madina disebut sudah ada sejak lama: Simpang Empat – Lubuk Sikaping – Madina, dan Simpang Empat – Ujung Gading – Silaping – Desa Baru tembus Madina.
“Bukan Ide Kepala Daerah?” Dugaan Kepentingan Cukong Kayu Mencuat”
Jika yang dimaksud jalur Silaping – Lubuk Manggis (Aek Nabirong) – Sabajulu – Sigantang ke Madina, Martondi blak-blakan menduga ada kepentingan ekonomi besar.
“Saya pikir gagasan seperti ini kecil kemungkinan lahir murni dari cara berpikir kepala daerah. Saya menduga kuat gagasan seperti ini biasanya datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan modal besar, lalu dibungkus dengan narasi ‘membuka konektivitas’,” tulis Martondi.
Ia menguliti pola lama: jalan dibuka ke kawasan tertentu, lalu sumber daya alam keluar lancar. “Setelah itu masyarakat baru sadar yang berkepentingan sejak awal ternyata bukan rakyat kecil, melainkan para pemilik modal,” tegasnya.
Jalur Tembus Hutan, Potensi Kayu Jadi Sorotan Tajam
Martondi menyentil keras aspek legalitas. Menurutnya, jalur Sigantang – Madina pasti membelah kawasan hutan dengan potensi kayu besar.
“Untuk apa jalan baru menembus kawasan hutan dibuka, jika bukan karena ada nilai ekonomi besar di belakangnya? Masyarakat wajar saja menduga bahwa nilai kayu di kawasan tersebut mungkin ‘lebih dari cukup’ untuk membiayai pembukaan jalan itu sendiri,” tulisnya.
Ia mengingatkan pembukaan jalan lintas provinsi tak sesederhana membalik telapak tangan. Ada RTRW, AMDAL, izin kehutanan, hingga restu pemerintah pusat. “Apakah semua aspek ini sudah dikaji matang?” sentilnya.
Tampar Pemkab: Jalan ke Tetangga Dibahas, Jorong Sendiri Lumpuh
Yang paling menohok, Martondi menyebut ada paradoks pembangunan. Pemerintah dinilai bernafsu bahas jalan strategis ke luar daerah, sementara jorong di Pasbar masih terisolir.
Contoh nyata: Jalan Jorong Rurapatontang. “Ibarat satu rumah, masa iya sih, pemilik rumah sibuk membangun jalan besar menuju rumah tetangga, sementara jalan menuju dapurnya sendiri masih sempit, rusak, berlumpur, dan nyaris roboh?” analoginya.
“Apa gunanya bicara konektivitas regional jika rakyat di kampung sendiri masih kesulitan bawa hasil tani, anak sekolah berjibaku dengan lumpur, dan warga sakit bertaruh nyawa di jalan rusak?” kecam Martondi.
Bupati-Wabup Ditagih Klarifikasi, Publik Menanti Jawaban
Meski wacana awal disampaikan Wakil Bupati, Martondi menegaskan surat ini untuk Bupati dan Wabup sekaligus. “Apa yang dibahas Wabup, apalagi dengan pihak luar daerah, tetap akan dipandang sebagai arah pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama,” tegasnya.
Hingga Minggu malam pukul 22.30 WIB, belum ada pernyataan resmi dari Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat. http://NusantaraExpos.Id memberi hak jawab seluas-luasnya kepada Pemkab Pasbar untuk klarifikasi di edisi berikutnya.
“Ini bukan tuduhan. Ini kritik dan kewaspadaan masyarakat yang sah dalam negara demokrasi,” tutup Martondi.
(Efrizal)
