heigth 250>
Pasaman Barat | Nusantara Expos.Com –‘Rabu, 13 Mei 2026 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Pasbar mencanangkan Program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik dan menggelar pembinaan statistik sektoral di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Pasaman Barat Yulianto. Hadir Kepala BPS Pasbar Dwi Susanti, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, wali nagari, dan pemangku kepentingan lainnya.
Tiga Nagari Jadi Percontohan Desa Cantik
Dalam acara tersebut, tiga nagari ditetapkan sebagai Desa Cantik: Nagari Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading, dan Nagari Salido Saroha Ujung Gading.
Bupati Yulianto menegaskan, di era transformasi digital, data statistik berperan strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, evaluasi program, hingga pelayanan publik.
“Data bukan lagi sekadar angka, tetapi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Yulianto.
Ia menjelaskan, melalui Program Desa Cantik, BPS mendorong peningkatan literasi statistik di tingkat nagari agar aparatur mampu mengelola dan memanfaatkan data secara mandiri.
“Nagari tidak lagi hanya menjadi objek pendataan, melainkan harus menjadi subjek pembangunan berbasis data. Tiga nagari ini diharapkan menjadi percontohan bagi nagari lain di Pasaman Barat,” katanya.
Dorong Tata Kelola Data yang Akurat dan Transparan
Selain pencanangan Desa Cantik, kegiatan dirangkai dengan pembinaan statistik sektoral bagi perangkat daerah. Yulianto menilai statistik sektoral penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menekankan, kebijakan pembangunan daerah harus didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data berkualitas, arah pembangunan sulit tepat sasaran.
“Seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan data statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data secara terstandar dan terintegrasi,” ujarnya.
Perkuat PPID dan Keterbukaan Informasi Publik
Yulianto juga mengapresiasi sinergi Pemkab Pasbar dan BPS dalam memperkuat tata kelola data daerah. Ia meminta seluruh OPD memiliki komitmen menyediakan data sektoral yang valid dan konsisten untuk mendukung pembangunan terukur dan berkelanjutan.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik semakin tinggi seiring era keterbukaan informasi. Karena itu, pemerintah daerah dituntut menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
“Pemerintah daerah harus terus memperkuat pengelolaan PPID, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana publikasi pembangunan,” katanya.
Ia berharap BPS terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui standar pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna data.
“Keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja di seluruh badan publik sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008,” tutupnya.
(Deni irawan)
