heigth 250>
Pasaman, http://NusantaraExpos.Id Rabu, 27 April 2026 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah peningkatan kapasitas kader posyandu melalui Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP).
Pelatihan digelar selama tiga hari, 21–23 April 2026, di Hotel Gucci Pasaman. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Pasbar dengan Yayasan Cipta dan Tanoto Foundation. Dinas Kesehatan Pasbar berperan sebagai fasilitator sekaligus narasumber utama.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Pasbar, Ike Efrinayanti, SKM, MKM, bersama Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Amila Rahmi, http://S.Kep, http://M.Kes, memfasilitasi langsung seluruh rangkaian pelatihan. Turut hadir perwakilan Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta sebagai mitra penyelenggara.
Kader Dibekali 4 Teknik Inti Perubahan Perilaku
Ike Efrinayanti menjelaskan, pelatihan KPP ini dirancang untuk menjawab tantangan di lapangan. Selama ini kader posyandu menjadi ujung tombak edukasi gizi dan kesehatan keluarga. Namun, perubahan perilaku masyarakat tidak cukup hanya dengan penyuluhan satu arah.
“Kader perlu dibekali teknik komunikasi yang efektif. Karena itu, ada empat materi utama yang kami berikan,” kata Ike.
Empat teknik tersebut meliputi:
1. Teknik fasilitasi pertemuan* – agar kader mampu memimpin rembug stunting di tingkat jorong dan nagari secara partisipatif.
2. Teknik kunjungan rumah* – untuk melakukan pendekatan personal ke keluarga berisiko stunting.
3. Teknik konseling di posyandu* – agar edukasi ke ibu hamil dan ibu balita lebih tepat sasaran.
4. Teknik penggerakan masyarakat untuk membangun gotong royong pencegahan stunting.
“Empat teknik ini bekal kader agar efektif mendorong perubahan perilaku warga terkait pemberian ASI eksklusif, MPASI bergizi, pola asuh, sanitasi, dan akses air bersih,” tegas Ike.
Latih Advokasi Berbasis Data
Selain skill komunikasi, kader juga dibekali kemampuan advokasi berbasis bukti. Materi ini penting agar kader bisa menyampaikan data dan fakta stunting di wilayahnya kepada wali nagari, camat, hingga anggota DPRD.
“Kader harus bisa bicara pakai data. Berapa balita stunting di posyandunya, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, pengambil kebijakan lebih mudah mendukung pendanaan program dan bantuan sosial,” jelas Amila Rahmi.
Langsung Praktik, Sasar Nagari Prioritas
Usai pemaparan teori, seluruh peserta langsung turun praktik lapangan. Peserta dibagi berdasarkan wilayah nagari dan posyandu masing-masing untuk mensimulasikan kunjungan rumah dan konseling.
Hasil praktik kemudian dipresentasikan dan dievaluasi bersama fasilitator. Metode ini dipilih agar materi tidak berhenti di ruang pelatihan, tapi langsung diterapkan sesuai konteks lokal.
Dinkes Pasbar menargetkan 25 standar kompetensi kader bisa diterapkan optimal pasca pelatihan. Dua nagari menjadi fokus pendampingan awal, yaitu Nagari Kapa dan Nagari Sasak, yang masuk wilayah prioritas penurunan stunting.
“Kalau kader kompeten, edukasi ke masyarakat lebih mengena. Perubahan perilaku lebih cepat. Ini kunci utama percepatan penurunan stunting di Pasbar,” ujar Ike.
Ia menambahkan, pelatihan KPP ini akan berkelanjutan. Dinkes bersama Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta akan melakukan monitoring dan pendampingan rutin ke kader di lapangan.
“Stunting bukan hanya urusan kesehatan. Ini urusan masa depan generasi Pasbar. Karena itu kolaborasi semua pihak mutlak diperlukan,” tutup Ike.
(Eprizal)
