heigth 250>
Soroti Minimnya Anggaran dan Keterwakilan Pejabat, Eminnudin Lempar Wacana Kerinci Pisah dari Jambi
nusantaraexpos.com
JAMBI — Minimnya alokasi anggaran pembangunan untuk Kabupaten Kerinci serta terbatasnya keterwakilan putra daerah dalam posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menjadi sorotan tajam dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (11/9/2026).
Anggota DPRD Provinsi Jambi asal Kerinci, Dr. Eminnudin, S.E., melempar wacana agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menyinggung kemungkinan munculnya gagasan Kerinci untuk berdiri sendiri atau memisahkan diri dari Provinsi Jambi apabila ketimpangan pembangunan terus berlangsung. Menurut Eminnudin, wacana tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas kondisi pembangunan Kerinci yang dinilai belum mendapat porsi yang proporsional.
“Kalau Kerinci terus merasa dianaktirikan, anggaran minim, pembangunan terbatas, sementara keterwakilan putra daerah dalam jabatan strategis di tingkat provinsi juga sangat sedikit, tentu ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Eminnudin dalam sidang paripurna.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Jambi harus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat Kerinci, termasuk menyoroti masih minimnya kuota sejumlah program pemerintah yang masuk ke wilayah tersebut. Eminnudin mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak boleh berjalan secara timpang, mengingat Kabupaten Kerinci memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sumber daya alam.
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Jambi mengevaluasi distribusi anggaran, program pembangunan, serta penempatan sumber daya manusia di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jangan sampai masyarakat Kerinci merasa hanya menjadi bagian dari Provinsi Jambi ketika membutuhkan suara dan dukungan, tetapi ketika menyangkut pembangunan dan kebijakan, justru merasa berada di urutan belakang,” ujarnya.
Eminnudin turut mengajak tokoh-tokoh masyarakat Kerinci di berbagai tingkatan untuk bersama-sama mengawal kepentingan pembangunan daerah agar mendapatkan keadilan anggaran. Wacana yang disampaikannya menjadi sinyal kuat bagi Pemprov Jambi untuk mengevaluasi pemerataan pembangunan antarwilayah ke depan
