heigth 250>
VIRAL” DIDUGA PUNGLI KARTU PELAJAR DAN ASURANSI DI SMK N 7 PALEMBANG! KEPSEK JARANG HADIR DI SEKOLAH
PALEMBANG,‑Nusantara Expos.Com — Dugaan praktik pungutan liar kembali mencoreng dunia pendidikan, kali ini terjadi di SMK Negeri 7 Palembang yang beralamat di Jalan Naska II No. 733 KM 7, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada tahun ajaran baru 2026.
Berdasarkan laporan warga sekitar, pihak sekolah diduga menarik biaya wajib pembuatan kartu pelajar sebesar Rp 75.000 per siswa untuk sekitar 1.200 siswa. Selain itu, untuk siswa kelas X ditarik biaya asuransi antara Rp 350.000 hingga Rp 375.000 per orang, yang dipimpin oleh Kepala Sekolah SMK N 7 Palembang, Aliyas S.Pd, M.Pd.
Tim gabungan investigasi media telah mendatangi lokasi sekolah pada Rabu (11‑11‑2026) pukul 09.00 WIB guna meminta klarifikasi terkait dugaan pungutan tersebut. Namun kepala sekolah tidak ada di tempat. Menurut keterangan petugas satpam, Kepala Sekolah tersebut jarang hadir di lingkungan sekolah. Bahkan ini sudah ke‑empat kalinya tim media datang dan mendapatkan jawaban serupa.
Perlu diketahui, pembuatan kartu pelajar seharusnya sudah dibiayai dari Dana BOS sekolah. Sementara itu, keikutsertaan asuransi adalah hal yang sukarela, tidak boleh dijadikan pungutan wajib bagi siswa. Praktik seperti ini jelas melanggar peraturan Kementerian Pendidikan serta dapat masuk ranah pidana jika terbukti ada pemerasan atau penyalahgunaan jabatan.
PERINGATAN PENTING BAGI ORANG TUA MURID!
Jangan bayar biaya yang dipaksakan untuk kartu pelajar maupun asuransi! Dana untuk kartu pelajar sudah tersedia dari dana BOS sekolah. Asuransi hanya boleh diikuti atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari pihak sekolah. Jika ada petugas atau guru yang meminta bayaran dengan ancaman siswa tidak bisa ikut ujian atau kegiatan sekolah, segera catat bukti dan laporkan ke pihak berwenang.
DESAKAN KERAS TANPA TARIK‑ULUR KEPADA KADISDIKBUD KOTA PALEMBANG!
Tim gabungan investigasi media menuntut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang segera membuka pemeriksaan mendalam, cepat dan transparan terhadap dugaan pungutan liar di SMK N 7 Palembang. Jangan hanya sekadar surat peringatan atau pengecekan sebentar! Periksa juga pelanggaran disiplin berat kepala sekolah yang berulang kali tidak hadir menjalankan tugas pokok mengawasi kegiatan sekolah.
Jika dugaan pungutan liar dan kelalaian tugas terbukti benar, kami menuntut sanksi maksimal sesuai undang‑undang: mulai dari pemeriksaan etika, penahanan tugas hingga proses hukum bagi pihak‑pihak yang merugikan ribuan siswa dan orang tua murid. Masyarakat tidak tahan lagi melihat praktik pungli dan kelalaian pejabat pendidikan dibiarkan berlanjut tanpa tindakan nyata! Kami juga mendesak Kadisdikbud untuk memastikan tidak ada upaya menutupi kasus ini, serta mempublikasikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada warga.
Warga dan orang tua murid yang pernah dipungut biaya wajib di sekolah ini diminta berani mengumpulkan bukti dan melaporkan ke Dinas Pendidikan atau Ombudsman RI untuk proses lanjutan.
Reforter : DONY S.H
Wartawan Nasional
Media Nusantara Expos.Com
