heigth 250>
PADANG,Nusantara Expos.com.— Pendekatan baru dan humanis ditunjukkan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Jawari dalam menangani persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Jika selama ini penanganan identik dengan penindakan hukum, kini Kapolda membuka jalan penataan dan legalisasi tambang rakyat.
Sejak memimpin Polda Sumbar, Irjen Pol Jawari secara intensif menghimpun masukan, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, serta para pakar pertambangan.
Menurut Kapolda, persoalan PETI tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelarangan dan penindakan. Di balik aktivitas tambang ilegal, ada realitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
“Penegakan hukum tetap jalan, tapi kita juga harus pikirkan solusi dan masa depan masyarakat,” tegas Irjen Pol Jawari.
Salah satu terobosan yang didorong adalah penataan melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan payung hukum yang jelas, aktivitas tambang rakyat bisa diawasi, tertib, legal, dan ramah lingkungan.
Meski demikian, Kapolda menegaskan legalisasi bukan berarti pembiaran. Aktivitas tambang di kawasan terlarang, tidak memenuhi persyaratan teknis, dan terbukti merusak lingkungan secara masif tetap akan ditindak tegas sesuai hukum.
Penindakan juga akan dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih, termasuk terhadap cukong dan pihak yang mengambil keuntungan besar dari praktik PETI.
Langkah Kapolda Sumbar ini mendapat apresiasi publik. Namun, gagasan progresif ini harus diikuti kebijakan konkret di lapangan, mulai dari kepastian perizinan, pengawasan ketat, hingga solusi ekonomi bagi penambang kecil.
Keberhasilan penanganan PETI bukan hanya diukur dari berapa banyak tambang yang ditertibkan, melainkan bagaimana negara mampu menghadirkan pertambangan yang legal, lestari, dan menyejahterakan masyarakat.
_Efrizal_
