KWITANSI Rp330 Ribu per Siswa Jadi Sorotan, Dugaan Pungutan di SMKN 7 Palembang Diminta Diusut
PALEMBANG – NUSANTARA EXPOS.COM – Dugaan pungutan biaya terhadap orang tua siswa baru kelas X Tahun Ajaran 2026/2027 di SMKN 7 Palembang menjadi sorotan. Tim investigasi Nusantara Expos.Com mengaku memperoleh salinan kwitansi pembayaran yang mencantumkan sejumlah biaya dengan total Rp330.000 per siswa. Bukti tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan dasar dan mekanisme penarikannya.
Berdasarkan rincian kwitansi yang diperoleh tim media, terdapat tiga komponen pembayaran, yakni asuransi siswa sebesar Rp100.000, kartu pelajar Rp80.000, dan foto siswa Rp150.000. Jika seluruh komponen tersebut dibebankan kepada setiap siswa, total pembayaran mencapai Rp330.000. Namun, perlu dipastikan apakah pembayaran tersebut bersifat wajib atau merupakan pilihan yang disepakati orang tua.
Sejumlah wali murid yang memberikan keterangan kepada tim media mengaku mempertanyakan kewajiban pembayaran tersebut. Mereka berharap pihak sekolah memberikan penjelasan mengenai dasar penarikan biaya, pihak penerima pembayaran, rincian penggunaan dana, serta bukti kepesertaan asuransi apabila biaya tersebut memang diperuntukkan bagi perlindungan siswa.
Tim investigasi Nusantara Expos.Com menyampaikan bahwa upaya meminta klarifikasi telah dilakukan dengan mendatangi SMKN 7 Palembang yang beralamat di Jalan Naskah 1 KM 7, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Namun, menurut keterangan tim, penjelasan yang diperoleh belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai dasar dan pertanggungjawaban pembayaran tersebut. Pihak sekolah tetap perlu diberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi.
Dalam konteks regulasi, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa penggalangan dana pendidikan oleh komite harus berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Pasal 12 juga melarang komite sekolah melakukan pungutan kepada peserta didik maupun orang tua/walinya. Sementara itu, ketentuan mengenai pembiayaan pendidikan tingkat SMA/SMK perlu dilihat berdasarkan peraturan pendanaan pendidikan dan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku. Karena itu, legalitas setiap komponen pembayaran perlu diperiksa secara menyeluruh.
Atas persoalan tersebut, Nusantara Expos.Com meminta Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi maladministrasi dalam pelayanan pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat juga diharapkan menelusuri dokumen penetapan biaya, mekanisme pembayaran, persetujuan pihak terkait, serta laporan pertanggungjawaban dana. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Nusantara Expos.Com mengimbau orang tua siswa agar menyimpan bukti pembayaran, meminta penjelasan tertulis mengenai setiap biaya, serta menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi apabila merasa dirugikan. Redaksi juga membuka ruang hak jawab kepada Kepala SMKN 7 Palembang maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan demi menjamin pemberitaan yang berimbang, transparan, dan berdasarkan fakta. Perkembangan persoalan ini akan terus dipantau hingga terdapat penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Reporter: DONY S.H
Wartawan Nasional
Media Nusantara Expos.Com

heigth 250>












