PROYEK REVITALISASI SDN 123 PALEMBANG JADI SOROTAN, SATPAM DISEBUT LARANG WARTAWAN AMBIL FOTO
PALEMBANG — NUSANTARA EXPOS.COM
Tim Gabungan Media Investigasi mengaku mendapat penolakan saat hendak melakukan peliputan dan kontrol sosial terhadap proyek revitalisasi di SDN 123, Sugi Waras, Kelurahan Karya Maju, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Jumat (20/11/2026).
Dalam peristiwa tersebut, seorang petugas keamanan sekolah bernama Bambang Barkah disebut melarang tim media memasuki area sekolah maupun mengambil gambar proyek yang sedang dikerjakan. Larangan tersebut, menurut keterangan tim media, disampaikan dengan alasan adanya perintah dari Kepala Sekolah serta seseorang bernama Rusma, yang disebut sebagai istri Julinto dan diduga memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Tim media menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek, khususnya kondisi fisik bangunan dan transparansi penggunaan anggaran. Mereka juga mengaku telah menyampaikan bahwa kegiatan peliputan tidak dimaksudkan untuk mengganggu proses belajar-mengajar maupun mengambil gambar para siswa.
Namun, upaya tersebut disebut tetap mendapat penolakan.
HAK JURNALISTIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pelanggaran yang berlaku.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan badan publik, termasuk informasi penggunaan anggaran pemerintah yang tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan.
SEJUMLAH PERTANYAAN PUBLIK MENUNGGU JAWABAN
Atas kejadian tersebut, sejumlah pertanyaan patut mendapat penjelasan dari pihak terkait:
1. Mengapa tim media mendapat penolakan saat hendak melakukan pemantauan terhadap proyek revitalisasi SDN 123 Palembang?
2. Apakah Kepala Sekolah benar-benar mengeluarkan instruksi untuk melarang wartawan mengambil gambar proyek?
3. Siapa sebenarnya Rusma yang disebut-sebut dalam pelaksanaan proyek tersebut? Apakah memiliki jabatan atau kewenangan resmi?
4. Siapa pelaksana atau kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan revitalisasi tersebut?
5. Apakah papan informasi proyek, nilai anggaran, sumber pendanaan, dan identitas pelaksana pekerjaan telah dipublikasikan secara transparan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUMATERA SELATAN DIMINTA TURUN TANGAN
Tim media meminta Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan hambatan akses informasi dalam pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 123 Palembang.
Ombudsman diharapkan dapat menelaah apakah terdapat indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun pengelolaan informasi proyek tersebut sesuai kewenangannya.
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN
Dinas Pendidikan Kota Palembang diharapkan segera memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 123.
Publik perlu mengetahui sumber anggaran, nilai kontrak, nama pelaksana pekerjaan, jangka waktu pengerjaan, serta mekanisme pengawasan proyek.
Kepala Sekolah juga diharapkan menjelaskan alasan penolakan terhadap tim media agar persoalan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
POLRESTA PALEMBANG DIMINTA MENELAAH DUGAAN PENGHALANGAN JURNALISTIK
Apabila terdapat laporan dan bukti yang cukup mengenai dugaan kesengajaan menghalangi tugas jurnalistik, aparat kepolisian diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti serta unsur hukum yang terpenuhi.
DPRD KOTA PALEMBANG DIMINTA LAKUKAN PENGAWASAN
Komisi yang membidangi pendidikan di DPRD Kota Palembang juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut.
Peninjauan langsung ke lokasi diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.
TRANSPARANSI PROYEK PUBLIK ADALAH KEWAJIBAN
Proyek yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah, pelaksana proyek, pemerintah daerah, dan insan pers sangat diperlukan.
Redaksi Nusantara Expos.Com akan terus berupaya menelusuri perkembangan persoalan ini dan meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait demi memperoleh pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.
CATATAN REDAKSI:
Seluruh informasi mengenai dugaan penghalangan peliputan dan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam berita ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Kepala Sekolah SDN 123 Palembang, Bambang Barkah, Rusma, Julinto, kontraktor pelaksana, serta Dinas Pendidikan Kota Palembang sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Reporter: Tim-4
Wartawan Nasional
Media Nusantara Expos.com

heigth 250>












