
BANYUASIN — Nusantara Expos.Com
Sorotan panas muncul di Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, menyusul penunjukan pejabat yang merangkap tiga jabatan sekaligus. Seorang Kepala Inspektorat Kabupaten (jabatan definitif) juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BPKAD dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
Menurut tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, hal ini memunculkan pertanyaan besar:
“Apakah di Kabupaten Banyuasin tidak ada lagi pejabat lain yang kompeten? Bagaimana mungkin pejabat pengawas sekaligus memimpin lembaga yang harus diawasinya?”
Secara tugas pokok‑fungsi, Inspektorat Kabupaten adalah lembaga pengawas internal yang bertugas mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan BPKAD serta anggaran Dinas Pendidikan. Jika pejabat pengawas sekaligus menjadi pimpinan kedua dinas tersebut, terjadilah kondisi mengawasi diri sendiri (self‑audit).
Dugaan ini dinilai merusak kebebasan dan kepercayaan terhadap hasil pengawasan, berisiko menutupi penyimpangan anggaran, dan menimbulkan konflik kepentingan yang besar.
Berdasarkan aturan yang berlaku:
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN: Aparatur sipil negara dilarang berada dalam posisi konflik kepentingan.
PP No. 11 Tahun 2017: Satu jabatan definitif tidak boleh digabung dengan jabatan PLT pada lembaga yang menjadi sasaran pengawasannya.
Surat Edaran BKN‑Kemendagri: Penunjukan PLT bersifat sementara paling lama 6 bulan, dan harus menghindari benturan kepentingan bagi pejabat pengawas.
Sampai berita ini tayang, Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum mempublikasikan salinan Surat Keputusan Bupati dasar penunjukan PLT beserta batas masa berlakunya.
DESAKAN UTAMA: OMBUDSMAN & INSPEKTORAT PROVINSI HARUS SEGERA TURUN TANGAN!
Tim investigasi Nusantara Expos.Com mendesak dengan tegas OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUMATERA SELATAN DAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN untuk memimpin pemeriksaan menyeluruh tanpa menunda‑nunda!
Ombudsman: Segera telusuri dugaan maladministrasi serius akibat rangkap jabatan yang membuat pejabat mengawasi dirinya sendiri! Jangan biarkan praktik ini berlanjut dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kabupaten!
Inspektorat Provinsi: Lakukan audit menyeluruh terhadap dasar hukum penunjukan PLT, periksa apakah masa penunjukan masih sesuai batas waktu peraturan, dan verifikasi risiko penyimpangan anggaran yang mungkin tidak terdeteksi akibat benturan kepentingan ini!
Kami juga meminta BKN Perwakilan Sumatera Selatan, BKPSDM Banyuasin dan Kemendagri untuk mendukung pemeriksaan tersebut:
1. Minta Pemerintah Kabupaten Banyuasin menunjukkan seluruh Surat Keputusan Bupati terkait penunjukan PLT
2. Jika terbukti melanggar peraturan, SEGERA CABUT penunjukan PLT tersebut dan ganti dengan pejabat lain yang bebas konflik kepentingan!
3. Seluruh hasil pemeriksaan harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas dan awak media!
Catatan: Semua hal di atas merupakan dugaan berdasarkan laporan masyarakat dan analisis aturan; kebenaran akhir bergantung hasil verifikasi resmi instansi berwenang.
Redaksi Nusantara Expos.Com akan terus mengawal kasus ini sampai ada keputusan yang jelas dan adil untuk masyarakat Banyuasin.
Reporter: DONY S.H
Wartawan Nasional
Media Nusantara Expos.Com

heigth 250>











